Pattiro nilai RUU Pemda kebablasan

pusat telaah dan Informasi regional (pattiro) menilai pada rancangan undang-undang pemerintahan daerah cenderung memberikan gubernur tugas yang melampaui batas-batas kewenangannya dan berpotensi disalahgunakan atau abuse of power.

kedudukan provinsi selama ruu itu diperkuat harapannya peran pengawasan dan evaluasi, juga pembinaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat bisa diringankan melalui mendelegasikan kewenangan itu pada provinsi. tapi, sementara ruu pemda ini keblabasan, kata direktur eksekutif pattiro sad dian utomo dalam keterangan tertulisnya di jakarta, kamis.

sad dian menjelaskan selama pasal 76 ayat 5 serta pasal 77 huruf e. gubernur pada dua pasal ini diberi kewenangan supaya memberikan sanksi pada bupati serta walikota. berdasarkan dia disamping dibuat wakil pemerintah pusat, gubernur dan kepala pemerintah daerah dan dijalani dengan pemilukada serta berasal dari partai politik.

dia menyatakan tendensi politis, bahkan kepentingan politik saat menjalankan kewenangan ini terlebih kepada bupati serta walikota dan berbeda kepentingan politik juga partai politik berpotensi sangat kental.

Informasi Lainnya:

konflik politik diantara provinsi juga kabupaten/kota yang di ini relatif laten ingin cenderung mengeras dan difasilitasi dengan ruu pemda ini untuk bereskalasi keluar, katanya.

menurut dia pasal 77 huruf b juga huruf i menyebutkan gubernur diberi kewenangan membatalkan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah kabupaten/kota, serta rancangan perda mengenai kecamatan sehingga melampaui batas kewenangan gubernur.

sad dian mengatakan dalam uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 9 ayat 2 menyebutkan

pembatalan peraturan perundang-undangan dalam bawah undang-undang, seperti rancangan perda, perda, serta peraturan kepala daerah, cuma dapat diselenggarakan dengan ma.

ditetapkan dengan perda atau perkada perihal pencabutan perda atau perkada bersangkutan (pasal 56 ayat 3 huruf b). ruu pemda harus mengacu pada prinsip lex superiori, berpijak terhadap peraturan perundang-undangan yang telah banyak, katanya.

dalam pasal 77 huruf d ruu pemda, berdasarkan dia gubernur diberi kewenangan membayar langsung terhadap perangkat daerah untuk menangani masalah bermanfaat juga mendesak. dia menyatakan biarpun permintaan ini ditujukan dan pada kepala daerah, namun kontak segera gubernur melalui perangkat daerah kabupaten/kota membeli wilayah intervensi gubernur meluas serta melebar.

hal itu berpotensi mengganggu proses kerja internal birokrasi kabupaten/kota. padahal seharusnya, pada tingkat kabupaten/kota, loyalitas perangkat daerah cuma pada bupati juga walikota, dan tidak diganggu oleh intervensi gubernur. terlebih mengingat kepala daerah adalah jabatan politik, ujarnya.

selain tersebut menurut dia di pasal 77 huruf g gubernur diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan antara daerah kabupaten/kota di provinsinya. dia menungkapkan penyelesaian sengketa antar daerah kabupaten/kota menempatkan gubernur dijadikan pihak yang berjarak juga netral dengan persoalan dan disengketakan.

namun, tak banyak mekanisme bila dan bersengketa adalah gubernur dengan bupati/walikota. ketiadaan agama tersebut berpotensi sulit menghadirkan abuse of power daripada gubernur, katanya.

sad dian juga mengkritisi pasal 77 huruf f ingin mencederai nilai-nilai demokrasi lokal, dan dibawa oleh dprd kabupaten/kota.