wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja memandang usah ada pembatasan pengeluaran dana pemilihan kepala daerah selama aturan perundangan guna mengantisipasi ekses negatif dari penyelenggaraan pilkada.
selama ini, belum ada pengaturan pembatasan pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, iklan selama media, atribut, serta sebagainya, tutur abdul hakam naja dalam diskusi menghindari penghamburan biaya negara pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
pembicara lainnya pada dialog itu merupakan direktur fasilitas kepala daerah, dprd, dan hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji dan pakar hukum tata negara margarito kamis.
menurut hakam naja, belum keberadaan aturan filter pegeluaran dana kampanye sering memesan penyelenggaraan pilkada adalah jor-joran juga munculnya praktik politik uang.
jika calon kepala daerah dan sudah mengeluarkan banyak dana serta kemudian kalah, akan tetapi belum siap mental supaya kalah, sering dapat memicu munculnya tindakan anarkis dibandingkan para pendukungnya, katanya.
Baca Juga: Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan
oleh karena tersebut, kata hakam naja, selama pembahasan ruu pilkada, dpr ri serta pemerintah akan merumuskan agama pembatasan pengeluaran dana pilkada oleh karenanya penyelenggaraannya menjadi lebih proporsional.
aturan filter itu, berdasarkan dia, dapat melalui beberapa pendekatan, semisal banyaknya kasus penduduk di suatu daerah ataupun luasnya wilayah geografis suatu daerah.
persoalannya kondisi semua daerah pada indonesia berbeda-beda, baik luas juga bentuk geografis, jumlah warga, maupun kemampuan memperolah pad (penghasilan betul daerah), sehingga diperlukan kajian, katanya.
pada kesempatan tersebut, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada juga harus diatur dengan detail apakah semuanya dari apbn, semuanya dibandingkan apbd, ataupun kombinasi dibandingkan apbn dan apbd.
di pihak lain, papar dia, sumbangan dana agar penyelenggaraan pilkada, baik daripada lembaga maupun perorangan, dan relatif cukup sulit.
namun, sumbangan dana agar pilkada ini telah diatur batas maksimalnya walaupun pelaporannya dan kadang-kadang belum jelas, katanya.
hakam mengemukakan bahwa pembatasan pengeluaran dana pilkada itu sangat penting sebab supaya menjaga keadilan terhadap berbagai pasangan kepala daerah dan mau bertarung. itulah dan, pengaturan frekuensi beriklan selama televisi.
selama ini, hanya pasangan calon yang mempunyai ada uang, yang dapat sering beriklan di televisi, koran, media elektronik, ujarnya.